PELUANG BISNIS KONSULTAN POLITIK
Oleh Amal Ihsan Hadian - Senin, 03 September 2012 | 13:10 WIB
Rumah di Jalan Raya Pejaten, Jakarta Selatan, itu tampak ramai oleh anak-anak muda. Sebagian tampak sibuk memasukkan kardus-kardus air mineral ke dalam mobil. Ada juga yang sibuk merapikan tumpukan brosur-brosur. Yang lainnya tampak sibuk bekerja di depan komputernya.
Melihat kemeja kotak-kotak yang mereka kenakan, orang akan langsung tahu bahwa mereka adalah pendukung pasangan kandidat Jokowi-Ahok. Yang orang tidak banyak tahu adalah, mereka adalah tim dari Cyrus Network, konsultan politik yang ikut membantu Jokowi.
Sejak era reformasi, ketika kepala daerah dipilih secara langsung, lembaga konsultan politik mulai menjamur. Selain Cyrus Network, konsultan baru yang sedang naik daun misalnya adalah Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), Polmark Indonesia, Milenium Cipta Citra, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Meski berumur muda dan diawaki anak-anak muda, mereka nyatanya mampu bersaing dengan nama-nama besar yang menjadi pelopor bisnis konsultan politik seperti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Fox Indonesia.
Cyrus Network, misalnya, mulai beroperasi pada tahun 2010 lewat jasa survei, selanjutnya ke jasa konsultan politik. Cyrus sudah terlibat dalam pemenangan beberapa kandidat kepala daerah, antara lain Tjetjep Muchtar Soleh di Pemilukada Kabupaten Cianjur (2011), Moch. Salim di Pemilukada Kabupaten Rembang (2010), dan Sumarmo di Pemilukada Kota Semarang (2010).
Maklum saja, permintaan jasa konsultan politik memang besar. Hitung saja, saat ini, ada 497 kabupaten dan kota, plus 33 provinsi. Setiap tahun, ada 100 daerah yang menggelar pemilihan langsung. Jika setiap daerah rata-rata memiliki minimal dua calon, maka ada 200 klien yang membutuhkan konsultan politik tiap tahun.
Jangan heran, kalau konsultan politik dibanjiri permintaan konsultasi pemilukada setiap tahun. “Kami bahkan kewalahan dan terpaksa menolak beberapa permintaan,” ujar Grace Natalie, Chief Executive Officer SMRC. Soalnya, permintaan yang datang melebihi sumber daya manusia yang dimiliki.
Maklum, konsultan politik baru memang mempertahankan struktur organisasi yang ramping. Kebanyakan hanya memiliki staf tetap sebanyak 10 orang. Sisanya, seperti tenaga surveyor dan lapangan, disewa jasanya pada masa konsultasi.
Cuma, jangan kira tarif mereka murah. Untuk melakukan sekali survei saja, kisaran biayanya mencapai Rp 80 juta -
Rp 600 juta. “Tergantung kondisi geografis dan demografis tiap wilayah,” kata Dedi Supriadi, Direktur Milenium Cipta Citra (MCC). Makin sulit akses transportasi dan komunikasi, makin mahal biaya yang dikeluarkan.
Umumnya, dalam sekali pendampingan, minimal digelar tiga kali survei. “Survei ini untuk mengetahui popularitas, akseptabilitas, elektabilitas dari calon di awal pencalonan, tengah, dan seminggu menjelang hari pencoblosan,” kata Dedi.
Margin sampai 30%
Silakan hitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk tiga kali survei itu. Itu belum termasuk biaya jasa pendampingan yang lebih besar lagi.
Biaya ini biasanya tersedot untuk membiayai aktivitas pemenangan politik. Ada dua istilah aktivitas, yakni serangan udara dan serangan darat. “Serangan udara itu iklan above the line di media dan serangan darat artinya menggalang dukungan dengan aktivitas community gathering di lapangan,” ujar Dedi yang pernah mendampingi kandidat di pemilukada Jabodetabek, Medan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan
Total paket, survei, dan pendampingan untuk jasa konsultasi politik mencapai puluhan miliar rupiah. Hasan mengakui, di pemilukada DKI, biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 20 miliar. Ini jumlah yang kecil dibandingkan biaya kandidat atau pemilukada lain. “Soalnya, kami mengandalkan serangan darat,” katanya. Makin banyak serangan udara, makin besar biaya.
Lantas berapa keuntungan konsultan politik? Untuk survei dan aktivitas konsultasi, umumnya konsultan menetapkan margin keuntungan 15% sampai 30% dari biaya. Sebagian konsultan juga mendapat success fee yang jumlahnya bervariasi jika calonnya menang.
Kalah-menang, untung!
http://peluangusaha.kontan.co.id/news/margin-legit-dari-bisnis-jasa-konsultan-politik
No comments:
Post a Comment